BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, meminta Presiden RI dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanaman Pangan.
Mikdar Ilyas meminta Presiden menerbitkan perpres lantaran guna mendukung berlangsung petani, khususnya petani singkong di Lampung dan nasional secara umum,
Ia mengungkapkan, situasi saat ini, khususnya kondisi harga tanaman pangan (singkong) kian tak stabil, pansus mendorong Presiden Prabowo Subianto, wajib menerbitkan Perpres Tanaman Pangan.
“Ada hal mendasar membuat Pansus Singkong mendorong Perpres Tanaman Pangan ini,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung ini usai rapat paripurna di Kantor DPRD setempat, Selasa (4/3/2025).
Pertama, kata senior Gerindra Lampung itu, hasil konsultasi tim pansus dan keputusan Menteri tentang Harga Singkong. Ini karena pengusaha singkong di Lampung tak mematuhi/mengindahkan.
“Keputusan Kementerian terkait, tak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, perusahaan singkong masih semena-mena membeli harga singkong petani di Lampung,” ujarnya.
Kedua, lanjut ia, perpres ini wajib mengatur tentang pajak Impor, minimal di atas 25 persen. Sebab, hasil penelusuran tim pansus, dalam 3-4 bulan terakhir, ada 400 ton singkong/tapioka masuk tak kena pajak.
“Artinya, Perpres jadi satu-satunya langkah memecahkan soal stabilitas harga singkong di Lampung dan Indonesia umumnya. Jika ini tak cepat ada tindak lanjut, takut terjadi hal tak diinginkan. Karena, petani singkong sudah mulai meradang,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPRD Lampung itu mengaku, pihaknya akan segera berkonsultasi dan melaporkan ke Gubernur Lampung soal hasil pansus dan kenyataan dilapangan tentang harga.
“Pansus segera konsultasi dengan Gubernur agar dapat mendorong pusat untuk mendengar keluhan petani di daerah. Saya harap gubernur dapat segera mengambil langkah soal harga singkong ini,” tegasnya. (*)
